Padang Panjang – Sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Simulasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Selasa (17/12) di Aula Lantai III Balai Kota. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bagian Organisasi Setdako dan diikuti oleh kepala, sekretaris, serta perencana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, menyebutkan bahwa SAKIP merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
“Implementasi SAKIP ini memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan hasil optimal dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Sonny.
Ia menambahkan, akuntabilitas melalui SAKIP bertujuan memastikan setiap rupiah dari anggaran pemerintah memiliki dampak besar bagi kesejahteraan warga. Meski prestasi Pemko Padang Panjang cukup membanggakan, seperti peringkat 4 Kota Terinovatif secara nasional, Sonny menegaskan bahwa ada tantangan besar dalam optimalisasi SAKIP.
“Evaluasi kinerja SAKIP kita terus meningkat, namun belum signifikan. Peran OPD sangat penting, karena kinerja pemerintah daerah bergantung pada kinerja OPD,” tambahnya.
Sonny juga mengingatkan pentingnya perencanaan matang, khususnya di momen penyusunan RPJPD dan RPJMD. “Perencanaan yang baik harus diikuti dengan eksekusi tepat. Kepala OPD harus memastikan program yang direncanakan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.”
Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, STP, M.Si, berharap kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman seluruh OPD tentang pengelolaan kinerja dan akuntabilitas.
Narasumber dalam kegiatan ini meliputi:
Diah Rakhmi Anitasari, S.E, Analis Kebijakan Pertama Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB
Desy Herawati, S.E.Ak, M.Si, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Provinsi Sumatera Barat
Devfi Agustina, SE, M.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Sumbar
Megah Vivyawati, S.H, Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Sumbar.
“Harapannya, OPD dapat menjalankan SAKIP dengan lebih baik sehingga berdampak positif pada evaluasi kinerja dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” tutup Yohana. (Redaksi)
Sumber: Diskominfo Padang Panjang
