OKU Selatan — Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, menuai tanda tanya besar. Pasalnya, saldo akhir Dana BUMDes per 26 Desember 2025 dilaporkan nihil atau zero.
BUMDes Desa Tanjung Jaya diketuai oleh Karwani. Saat disambangi awak media di kediamannya pada Jumat petang (26/12/2025), Karwani menyampaikan bahwa tidak adanya sisa anggaran disebabkan oleh besarnya biaya transportasi dan kebutuhan lain. Namun, alasan tersebut dinilai tidak masuk akal dan memunculkan kecurigaan.
Karwani menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Jaya melalui BUMDes telah menyalurkan bibit jagung kepada sembilan kelompok tani yang terdiri dari 37 petani jagung. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap selama tahun 2025.
Bibit jagung yang dibagikan adalah merek Pioneer jenis P32 sebanyak total 1,4 ton. Tahap pertama sebanyak 500 kilogram disalurkan pada Juli 2025, sementara tahap kedua sebanyak 900 kilogram disalurkan pada November 2025.
Menurut Karwani, total anggaran BUMDes tahun 2025 sebesar Rp259.159.700 digunakan untuk pembelian bibit jagung tersebut. Ia menyebut harga bibit jagung sebesar Rp150.000 per kilogram, sehingga biaya pembelian mencapai Rp210.000.000. Sisa anggaran sebesar Rp49.159.700, kata Karwani, digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, serta Kepala Desa Tanjung Jaya.
“Sisa anggaran itu untuk keperluan biaya transportasi, termasuk kepala desa, ketua BUMDes, dan bendahara BUMDes,” ujar Karwani dengan nada santai.
Namun, hasil investigasi awak media pada Sabtu (27/12/2025) menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Saat dilakukan pengecekan harga bibit jagung di Toko Andrian Tani, pihak toko menjelaskan bahwa bibit jagung merek Pioneer jenis P32 dijual dengan harga Rp135.000 per kilogram untuk pembelian dalam jumlah besar.
Jika mengacu pada harga tersebut, maka pembelian 1.400 kilogram bibit jagung seharusnya hanya menelan biaya sekitar Rp189.000.000. Artinya, dari total anggaran BUMDes sebesar Rp259.159.700, terdapat sisa dana sekitar Rp70.159.700 yang tidak jelas peruntukannya.
Perbedaan harga ini memunculkan dugaan kuat adanya pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan berpotensi terjadi mark-up. Dugaan tersebut semakin menguat dengan indikasi keterlibatan langsung Kepala Desa Tanjung Jaya dalam pengelolaan keuangan BUMDes.
Melalui pesan singkat WhatsApp kepada awak media, Karwani kemudian mengklarifikasi pernyataannya terkait sisa anggaran. Ia menyebut bahwa sebagian dana ketahanan pangan yang dialokasikan melalui BUMDes juga digunakan untuk pinjaman kelompok tani.
“Kak, aku sudah nanyo ibuk nyo dana ketahanan pangan tu ke ibuk nyo. PPN + PPh Rp28 juta lebih. Ongkos + kuli Rp1.952.000. Pinjaman kelompok tani Rp23 juta. Beli bibit Rp189 jutaan,” tanya Karwani dalam pesan singkatnya.
Pernyataan tersebut justru semakin menguatkan dugaan adanya campur tangan penuh kepala desa dalam pengelolaan BUMDes, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, muncul pula dugaan bahwa Ketua BUMDes tidak sepenuhnya menguasai tugas dan fungsi jabatannya. (Sry)