Tanah Datar – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Zulhadi, M.Pd Dt. I Koto, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap nota Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP menyoroti pentingnya RPJMD sebagai momentum strategis untuk menyusun agenda pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Fraksi menekankan bahwa arah pembangunan Tanah Datar harus cerdas, adaptif, berbasis nilai-nilai kearifan lokal, serta selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
Salah satu poin yang diapresiasi adalah rencana pengembalian fungsi Benteng Van der Capellen sebagai situs warisan sejarah. Fraksi PPP mengusulkan agar benteng tersebut diubah menjadi Museum Van der Capellen yang edukatif dan berpotensi menjadi ikon wisata serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait visi besar RPJPD 2025–2045, “Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, Fraksi PPP meminta agar nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau lebih ditanamkan dalam lingkungan pendidikan formal maupun informal.
Dalam RPJMD yang diajukan, Fraksi PPP juga menyoroti tidak adanya penyandingan visi misi terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam tabel persandingan misi nasional, provinsi, dan daerah. Fraksi meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak eksekutif.
Masalah rentenir juga menjadi perhatian, di mana Fraksi PPP menilai program “Makan Rendang” belum efektif dalam memberantas praktik tersebut. Fraksi meminta desain program yang lebih konkret untuk pengentasan rentenir.
Fraksi juga mempertanyakan sejauh mana RPJMD mencakup target penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan nagari yang dinilai sebagai isu penting yang perlu segera diselesaikan.
Terkait Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Fraksi PPP meminta kejelasan apakah kebijakan pusat ini akan memengaruhi keberlanjutan program unggulan kepala daerah. Selain itu, fraksi juga meminta data jumlah perda dan perbup yang direncanakan untuk mendukung implementasi RPJMD tersebut.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PPP juga mengangkat isu tenaga harian lepas (THL) dan mempertanyakan kemungkinan mereka diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Isu narkotika juga menjadi perhatian. Fraksi PPP mendorong adanya langkah komprehensif dan terpadu dalam penanganan narkoba yang semakin marak di Kabupaten Tanah Datar. Selain penindakan hukum, fraksi menyoroti pentingnya edukasi dan pengawasan.
Fraksi juga meminta Pemda memperketat pengawasan terhadap aktivitas muda-mudi di kawasan Lapangan Cindua Mato yang dinilai mulai melenceng dari nilai-nilai budaya. Selain itu, mereka juga meminta bupati mengimbau masyarakat untuk melaksanakan salat istisqa akibat musim kemarau panjang yang mengancam masa tanam petani.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kemajuan Tanah Datar. (MYI)
