BATUSANGKAR — Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Batusangkar, Reza Aulia Kurniawan, S.H., Amd.IP., berhasil mengukir prestasi menduduki peringkat Terbaik 2 pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026. Keberhasilan tersebut diraih berkat inovasi pemanfaatan teknologi informasi berbasis otomatisasi WhatsApp bernama Si-Marawa (Sistem Layanan Informasi Syarat Administrasi Integrasi Melalui WhatsApp Auto Reply).
Pelatihan penjenjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bertalenta tersebut diselenggarakan sejak 8 Maret hingga 16 Juli 2026 dan diikuti oleh puluhan peserta lintas instansi. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode Blended Learning, yaitu kombinasi pembelajaran jarak jauh (online) dan pembelajaran tatap muka (klasikal) yang dipusatkan di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKAPDN) I Bukittinggi di Baso.
Reza Aulia Kurniawan menjelaskan bahwa PKA merupakan wadah penguatan kapasitas kepemimpinan ASN administrator agar mampu melahirkan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini memang merupakan penjenjangan bagi ASN yang sudah memenuhi syarat, artinya selama pembelajaran kita ini dengan metode Blended Learning ada yang online, ada yang harus datang langsung ke Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I Bukittinggi. Setelah pembelajaran klasikal itu kita diberikan materi bagaimana kita selaku ASN ini bisa melayani masyarakat, kemudian berinovasi yang tentunya membawa kebermanfaatan untuk masyarakat dan institusi,” ujar Reza Aulia Kurniawan.
Gagasan menghadirkan inovasi Si-Marawa berawal saat peserta melakukan studi lapangan ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Dengan menerapkan teknik SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse), Reza mengeliminasi sistem pelayanan informasi manual dan mengalihkannya ke teknologi berbasis mesin otomatis.
“Saya menggunakan teknik SCAMPER, artinya mengeliminasi pelayanan yang berbasis manual yang saya ganti dengan berbasis teknologi mesin. Program aksi inovasi saya ini bernama SI-MARAWA (Sistem Layanan Informasi Syarat Administrasi Integrasi Melalui WhatsApp Auto Reply). Sebenarnya simpel, tapi saya lebih berpikir membawa dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun institusi,” terangnya.
Keputusan memilih platform WhatsApp didasari oleh tingkat penetrasi penggunaan aplikasi tersebut yang sudah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar, diperkirakan lebih dari 95 persen warga telah familiar dan memiliki nomor WhatsApp aktif.
“Saya tidak berpikiran bagaimana saya membuat aplikasi yang rumit yang belum tentu seseorang itu bisa menggunakan. Saya mencoba menggunakan media WhatsApp yang mungkin 95 persen kalau dipresentasikan masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar, mempunyai nomor WhatsApp. Apapun kebutuhan yang ditanyakan terkait informasi layanan kunjungan, program Pembebasan Bersyarat (PB), hingga Cuti Bersyarat (CB), sudah bisa terjawab dengan mesin di situ secara 24 jam,” kata Reza.
Aplikasi Si-Marawa memungkinkan penjamin warga binaan mengunduh formulir administrasi secara mandiri. Berkas yang telah ditandatangani oleh keluarga dan pihak desa setempat dapat langsung diunggah kembali melalui sistem tanpa perlu bolak-balik mendatangi Rutan Batusangkar, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
“Artinya ini memangkas waktu, biaya, dan tenaga bagi keluarga-keluarga warga binaan yang memang anaknya entah saudaranya yang sudah memenuhi syarat melewati masa setengah pidana untuk diajukan pembebasan bersyarat. Saya memang lebih menekankan bagaimana saya bisa berinovasi menggunakan media teknologi informasi yang simpel yang semua masyarakat bisa menggunakan, tapi membawa sebuah perubahan atau dampak besar bagi perubahan pelayanan publik di Rutan Batusangkar,” paparnya.
Dampak dari pengimplementasian inovasi ini terlihat dari penurunan signifikan jumlah kunjungan tatap muka masyarakat yang hanya bertujuan untuk menanyakan persyaratan integrasi. Terjadi penurunan drastis dari angka awal 85,71 persen menjadi 21,43 persen, atau mencatatkan gap penurunan sebesar 64,28 persen.
“Hal itu terbukti, terjadi angka penurunan kunjungan yang signifikan ke Rutan Batusangkar yang kalau dipersentasekan dari 85,71 persen turun menjadi 21,43 persen kunjungan yang hanya datang untuk menanyakan syarat integrasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terjadi gap penurunan sebesar 64,28 persen. Target kita nol angka kunjungan nantinya yang hanya datang ke Rutan Batusangkar jika hanya untuk menanyakan persyaratan integrasi. Inovasi Si-Marawa tersebut mengantarkan saya sebagai terbaik 2,” tegasnya.
Pasca-penutupan PKA, Reza menyatakan akan terus mengawal keberlanjutan Si-Marawa melalui rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menyisir masyarakat yang masih belum terpapar informasi ini, sekaligus menambahkan fitur-fitur baru guna memaksimalkan kualitas layanan di masa depan.
“Langkah berikutnya kita implementasi jangka menengah, artinya kita evaluasi yang masih datang untuk menanyakan persyaratan integrasi ini. Kita cari akar permasalahannya dari inovasi saya, apakah kita belum maksimal menyosialisasikan. Jangka panjangnya kita tambahkan lagi fitur-fitur lain supaya nanti lebih maksimal. Saya berharap ke depannya aksi perubahan saya ini tidak hanya sampai di sini saja sebagai penggugur kewajiban, tapi nanti ini memang continue meskipun nanti saya sudah tidak di Rutan Batusangkar,” tuturnya.
Atas raihan predikat Terbaik 2 tersebut, Karutan Batusangkar menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada tim efektif, pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Kabapas Bukittinggi, serta unsur jajaran Forkopimda setempat atas sinergi yang terbangun.
“Jujur saya masih tidak percaya, apapun itu penilaian datangnya secara objektif dari tim penilai, saya juga tidak menyangka. Ya alhamdulillah mungkin sebuah kebanggaan juga untuk institusi kami Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, kemudian stakeholders yang sudah mendukung (Pak Kapolres, Kajari, Ketua PN), Bapak Kakanwil yang sudah membimbing saya, serta Kabapas Bukittinggi yang terkait langsung sebagai pemverifikasi penjamin. Dan terima kasih juga kepada masyarakat dan petugas yang sudah mendukung program aksi perubahan ini,” pungkas Reza. (Red)