Tanah Datar – DPRD Tanah Datar mengadakan Rapat Paripurna pada Selasa (12/11) kemarin, untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Acara ini dipimpin oleh Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 24 anggota DPRD bersama Pjs. Bupati Arry Yuswandi dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
Delapan fraksi memberikan pandangan mereka secara bergantian. Fraksi PAN melalui Novrizal, Fraksi Umat Golkar oleh Heri Wildani, Fraksi PPP diwakili Agus Topik, Fraksi Gerindra disampaikan oleh Mulyani, Fraksi Nasdem oleh Noviandri, Fraksi PKB didampingi Yonarlis, Fraksi PKS oleh Nurzal, dan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui Syafril. Setiap fraksi menyampaikan masukan kritis namun membangun, menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 2025.
Ketua DPRD Anton Yondra menggarisbawahi pentingnya kerjasama yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBD yang benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat. “APBD ini harus mampu menjawab tantangan jangka pendek sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar,” tegasnya.
Pjs. Bupati Arry Yuswandi menyampaikan bahwa rancangan APBD 2025 merupakan bagian dari implementasi RPJMD 2021-2026, yang mengharuskan adanya kesinambungan dalam perencanaan dan penganggaran program daerah. Berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,03 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp1,14 triliun, menciptakan defisit sebesar Rp108,76 miliar.
Anton Yondra menambahkan bahwa seluruh masukan dari fraksi akan menjadi pertimbangan penting bagi tim penyusun APBD. Sidang paripurna berikutnya dijadwalkan pada Kamis, 14 November 2024, dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum yang telah disampaikan. Ia berharap pembahasan APBD 2025 dapat selesai tepat waktu agar pelaksanaan program pemerintah dapat segera dimulai untuk kepentingan masyarakat.(Red)